AICS HANOI (Kantor Pusat yang Bertanggung Jawab untuk Wilayah ASEAN)
Kantor Pusat AICS Hanoi merupakan salah satu dari dua puluh kantor luar negeri Lembaga Pemerintah Italia untuk Kerja Sama Pembangunan Internasional (Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo), yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Reformasi Kerjasama (L. n. 125/2014).
AICS Hanoi bekerja sama dengan Kedutaan Besar Italia di Jakarta untuk melaksanakan proyek-proyek kerja sama pembangunan yang didanai oleh Italia di bawah Kemitraan Pembangunan Italia-ASEAN (AIDP).
Tugas Lembaga ini adalah melaksanakan kegiatan teknis-operasional terkait dengan tahap penyelidikan awal, perumusan, pendanaan, pengelolaan, dan tahap pengendalian inisiatif Kerjasama Internasional.
Kantor AICS di Hanoi telah beroperasi sejak April 2022 dan berdasarkan mandat resolusi Komite Bersama (No. 114/21) memiliki yurisdiksi “atas semua negara di Kawasan Timur Jauh yang belum ditetapkan di bawah kompetensi Kantor lain, serta program regional yang menekankan setidaknya satu dari negara-negara tersebut.”
Melalui pelaksanaan inisiatif yang sesuai dengan sistem kerja sama Italia, AICS Hanoi berkontribusi pada pencapaian 5P (People, Planet, Peace, Prosperity, Partnership) (Orang, Planet, Perdamaian, Kemakmuran, Kemitraan) dalam Agenda Pembangunan Berkelanjutan di seluruh kawasan.
Kemitraan Italia – ASEAN
Pada Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN ke-53 tanggal 9 September 2020, Italia dianugerahi status Mitra Pembangunan Perhimpunan Negara-Negara Asia Tenggara (ASEAN). Pengakuan ini mewujudkan sebuah kemitraan yang bertujuan untuk memperkuat kerjasama antara Italia dan ASEAN, serta mengoordinasikan proyek-proyek bersama guna meningkatkan potensi kedua kawasan.
Pada bulan Juni 2022, para pihak mengadopsi Area Kerja Sama Praktis (Practical Cooperation Areas) 2022-2026, yang mendefinisikan bidang kerja sama dalam Kemitraan Pembangunan ASEAN-Italia (AIDP).
Visi Komunitas ASEAN 2025, sebagai dokumen strategis yang selaras dengan Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030, serta ASEAN Blueprints, adalah program yang mencakup aspek ekonomi, sosial budaya, kebijakan, dan keamanan di Kawasan tersebut. Secara umum, pekerjaan AICS Hanoi mengikuti kerangka program dan strategis ASEAN.
Secara khusus, AICS mendukung agenda Net Zero ASEAN dalam mengembangkan ekonomi yang inklusif dan rendah emisi demi kepentingan seluruh masyarakat di Kawasan tersebut. Secara tematis, hingga saat ini, proyek-proyek yang didanai oleh Lembaga tersebut telah berfokus pada promosi kesehatan masyarakat, pembangunan berkelanjutan dan rendah emisi di sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan.
Sejalan dengan prinsip-prinsip dasar hukum Italia tentang kerja sama pembangunan, kegiatan AICS difokuskan pada daerah-daerah paling tertinggal di Kawasan tersebut. Untuk itu, AICS secara bertahap mengarahkan intervensinya untuk “mempersempit kesenjangan pembangunan” dalam PCA, dengan memprioritaskan proyek-proyek baru untuk mendukung Inisiatif Integrasi ASEAN (IAI). Mekanisme ini memungkinkan pelaksanaan proyek-proyek terarah yang mendukung negara dan daerah dengan tingkat pembangunan terendah, sehingga mempromosikan integrasi regional.
Untuk mendukung pelaksanaan komponen Kemitraan secara efektif, sejak Mei 2024, AICS Hanoi telah mendirikan kantor akreditasi sekunder di Jakarta, tempat Sekretariat ASEAN (ASEC) juga berada. Kantor AICS, bekerja sama erat dengan Kedutaan Besar Italia di Jakarta, mempromosikan dialog antara Italia dan ASEC beserta divisi teknisnya. Selain itu, AICS Hanoi, dengan memfasilitasi kolaborasi antara entitas pelaksana dan lembaga penerima manfaat proyek AIDP, bertindak sebagai penggerak kerja sama inovatif di Kawasan, khususnya yang berkaitan dengan isu lingkungan.
Pada bulan November 2024, AICS Hanoi untuk pertama kalinya berpartisipasi dalam pertemuan the fourth Steering Committee di Sekretariat ASEAN di Jakarta, Indonesia, bersama dengan Kedutaan Besar Italia, di mana komitmen Kemitraan antara kedua institusi diperbarui, dengan keterlibatan aktif Italia dalam kerja sama yang lebih luas di bidang politik dan keamanan, ekonomi, sosial budaya, mempromosikan konektivitas, dan mengurangi kesenjangan pembangunan.